RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)

DASAR HUKUM

  1. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
  3. 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
  4. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
  5. 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. 6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 39);
  7. 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
  8. 8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 964);
  9. 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 885);

PEROSEDUR

a. Ruang lingkup Orang Asing meliputi:

  1. 1. Rohaniawan;
  2. 2. Tenaga ahli;
  3. 3. Mahasiswa; dan
  4. 4. Pelajar.

b. Pengguna Orang Asing Pengguna Orang Asing merupakan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan orang asing bidang agama, meliputi :

  1. 1. Lembaga pendidikan;
  2. 2. Lembaga pendidikan keagamaan;
  3. 3. Lembaga keagamaan;
  4. 4. Lembaga sosial; dan
  5. 5. Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang di Indonesia.

c. Untuk mendapatkan RPTKA, IMTA, DKP, VTT, KITAS, KITAP dan Naturalisasi, Pengguna Orang Asing harus memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

d. Rekomendasi RPTKA, IMTA, DKP, VTT, KITAS, KITAP dan Naturalisasi, diperoleh Pengguna Orang Asing dengan mengajukan permohonan tertulis paling sedikit berisi tentang maksud dan tujuan kedatangan atau kunjungan, waktu kunjungan, jadwal kegiatan, sumber biaya, sasaran kunjungan, dan daerah kunjungan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf D harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan melampirkan / dilengkapi persyaratan sebagaimana telah disebutkan di bagian atas.

f. Permohonan dapat diproses setelah terpenuhinya seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundangan.

g. Pengguna Orang Asing wajib melaporkan penggunaan Orang Asing bidang agama secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri serta Direktur Jenderal terkait.

PERSYARATAN

  1. 1. Visa, Sertifikat Kompetensi, Daftar Riwayat Hidup Orang Asing dan Pas Poto
  2. 2. Surat Permohonan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), paling sedikit berisi tentang Maksud dan Tujuan Kedatangan atau Kunjungan, Waktu Kunjungan, Jadwal Kegiatan, Sumber Biaya, Sasaran Kunjungan, dan Daerah Kunjungan
  3. 3. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota
  4. 4. Akta Notaris Pendirian Lembaga Pendidikan / Lembaga Pendidikan Keagamaan / Lembaga Keagamaan / Lembaga Sosial / Badan Hukum
  5. 5. Data Statistik Jumlah Jamaah / Peserta Didik yang dilayani
  6. 6. Legalitas Lembaga, Izin Operasional atau Tanda Daftar dan Struktur Organisasi Lembaga Pendidikan / Lembaga Pendidikan Keagamaan / Lembaga Keagamaan / Lembaga Sosial / Badan Hukum
  7. 7. Daftar Nama Orang Asing dan Tenaga Pendamping dari Indonesia (Pasal 5 ayat 4 PMA 26 Tahun 2016); Surat Penunjukan Warga Negara Indonesia sebagai Pendamping Orang Asing
  8. 8. Formulir Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BIAYA

Non Biaya

PENYELESAIAN

3 (tiga) hari [dalam

PRODUK

Rekomendasi

+