Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Oprasional Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK)

DASAR HUKUM

PMA Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

PEROSEDUR

  1. 1. Pemohon mengajukan surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Oprasional PIHK kepada Kepaka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten
  2. 2. Pemohon melampirkan persyaratan Rekomendasi Perpanjangan Izin Oprasional PIHK
  3. 3. Tim Verifikasi meneliti dan memeriksa persyaratan Rekomendasi Perpanjangan Izin Oprasional PIHK
  4. 4. Tim Verifikasi melakukan peninjauan lapangan/lokasi/kantor PIHK
  5. 5. Direktorat Jenderal PHU melakukan akreditasi terhadap PIHK
  6. 6. Akreditasi dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK
  7. 7. Penilaian meliputi antara lain konpetensi finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, SDM, serta pelayanan kepada Jemaah Haji di tanah air dan di Arab Saudi
  8. 8. Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun
  9. 9. Hasil akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan PIHK
  10. 10. Hasil akreditasi dipublikasikan kepada masyarakat
  11. 11. Sesudah dilakukan verifikasi dan peninjauan lapangan dan telah memenuhi syarat, maka diterbitkan Surat Keputusan Izin Oprasional Cabang PPIU.

PERSYARATAN

  1. 1. Fotocopi izin sebagai PPIU yang masih berlaku
  2. 2. Fotocopi izin usaha
  3. 3. Fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur
  4. 4. Fotocopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM
  5. 5. Fotocopi surat keterangan domisili perusahaan
  6. 6. Rekomendasi dari instansi pemerintah provinsi Banten yang membidangi pariwisata
  7. 7. Struktur organisasi Perseroan Terbatas
  8. 8. Fotocopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian
  9. 9. Bukti telah menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah paling singkat selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah jamaah umrah paling sedkit 300 (tiga ratus) orang
  10. 10. Surat keterangan dari Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir pemohon tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah
  11. 11. Hasil akreditasi PPIU dalam tiga tahun terakhir minimal terakreditasi B
  12. 12. Fotocopi bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh BPS BPIH dan berlaku selama 4 (empat) tahun
  13. 13. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. 14. Fotocopy bank garansi atas nama perusahaan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus juta rupiah) yang di terbitkan oleh bANK bps bpih dan berlaku selama 4 (empat) tahun
  15. 15. hasil verifikasi administrasi terhadap keabsahan dokumen persyaratan dan visitasi lapangan
  16. 16. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK sesuai dengan ketentuan

BIAYA

Non Biaya

PENYELESAIAN

Maksimal 2 (dua) jam

PRODUK

Surat Rekomendasi Perpanjangan Izin Oprasional PIHK

+