Keterangan Foto : -

PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN YANG TERLIBAT MASALAH HUKUM

Oleh Ridwan Bin M. Bugis, SH ( ASN pada Subbag Hukum dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Prov Banten )

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasrkan atas hukum (rechsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat), pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi hukum (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Dari penjelasan UUD 1945 tersebut diatas timbul pertayaan konsep Negara hukum yang bagaimana, yang hendak diwujudkan oleh pendiri Negara Republik Indonesia, mengingat banyak nya konsep Negara hukum yang telah di kemukakan oleh banyak pakar.

Sehinga Negara berkewajiban mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang atau individu sebagai warga Negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 d Ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Kemudian juga ada pada Pasal 28 Ayat (2) disebutkan oleh setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Perlindungan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara adalah salah satu kewajiban yang harus dilakasanakan Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 92 Ayat (1) Undang – Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai tindak lanjutnya kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 308 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Menajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian Peraturan Pemerintah No 11 tersebut belum mengatur secara jelas hal – hal yang dimaksud dengan perlindungan hukum tersebut. Karena kelemahan pengaturan perlindungan hukum tersebut dalam Peraturan Pemerintah, sehingga sampai saat ini masih dirasakan oleh Aparatur Sipil Negara. Di sisi lain UU No 5 Tahun 2014 juga memberikan fungsi kepada Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) huruf b untuk memberikan perlindungan hukum kepada Aparatur Sipil Negara.

Untuk memberikan gambaran mengenai kelemahan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dari Perspektif hukum dapat ditemui dalam Pasal 92. Dalam Pasal 53 Undang – Undang ASN Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan kepada Aparatur Sipil Negara yang dihukum dengan memperhitungkan situasi dan kondisi lingkungan yang dihadapi PPK dalam melaksanakan tugas instansinya.

Dalam Pasal 92 Ayat (2) menjelaskan ASN dapat diberhentikan karena di hukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana dengan hukuman Pidana penjara paling singkat 2 Tahun dan Pidana yang dilakukan tidak berencana.

Dalam artian demikian Undang – Undang memberikan kewenangan kepada Pemerintah dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) suatu pilihan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan terhadap ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (2). Namun demikian pilihan tersebut dibatasi sebagaimana Pasal 247 dan Pasal 248 yaitu mutlak dan wajib dipenuhi saat akan memberikan keputusan pemberhentian atau keputusan tidak memberhentikan. Maknanya adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di berikan tanggung jawab penuh mengelola unit kerjanya dalam arti menjaga kelancaran pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Aparatur Sipil Negara saat ini merasakan bahwa kewajiban Pemerintah memberikan perlindungan hukum belum terwujud dan lagi pula perlindungan hukum yang menjadi dari fungsi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) belum dapat dilaksanakan karena Peraturan Pemerintah tentang Korps Aparatur Sipil Negara belum diterbitkan.

Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terjebak dalam masalah Hukum saat melaksanakan tugas, negara seharusnya hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Sipapun harus diperlakukan sama di depan hukum, pemberian bantuan hukum di berikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dihadapi ASN yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum.

Sejak lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipr Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada ASN yang terjerat karena pelaksanaan tugasnya berdasarkan Pasal 21 huruf d dan Pasal 22 hurup c UU No 5 tahun 2014 “ ASN berhak memperoleh perlindungan” serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e, berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait dengan pelaksanaan tugasnya, namun batuan hukum tidak diberikan kepada ASN yang terlibat masalah hukum atau tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba dan terorisme.

Seorang ASN tidak berhak mendapatkan bantuan hukum jika ASN tersebut sudah mendapatkan surat keputusan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah terbukti melakukan kesalahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan jenis hukuman disiplin berat dengan pemberhentian dengan hormat tidak dengan atas permintaan sendiri sebagai ASN dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN. Hal ini disebabkan karena status yang bersangkutan sudah bukan ASN berdasarkan keputusan PPK dan tidak dimunkinkan lagi bagi unit kerja untuk pendampingan hukum bagi yang bersangkutan karena dapat melanggar atau menentang keputusan pimpinan.

Dalam UU ASN tidak ada penjelasan lebih lanjut perihal bantuan hukum yang diberikan kepada ASN yang memiliki permasalahan hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jika melihat aturan tersebut, banyak hal yang perku digali yaitu sebagai beriku :

  1. Pemberian bantuan hukum dalam perkara dipengadilan dapat diartikan sebagai bantuan hukum perkara Pidana, perkara Perdata, pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara.
  2. Dalam prakteknya selama ini, unit yang membidani hukum mewakili institusi pemerintah seperti (Subbag Hukum dan Kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten) dalam beracara di pengadilan harus mendapat surat kuasa dari Pimpinan (Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten) untuk menangani perkara – perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
  3. Sedangkan dalam perkara Pidana ASN tidak boleh menjadi Pengacara bagi ASN yang terkena perkara, hal ini dikarenakan kodrat hukum materiil Pidana yang bersifat pribadi. Jika ASN menjadi Pengacara bagi orang yang terkena kasus hukum Pidana. Maka ASN tersebut bertindak atas nama pribadi dan menjadi kuasa dari orang tersebut. Karena hal ini tidak diperbolehkan oleh Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Advokat yang menyatakan bahwa seorang Advokat tidak berstatus sebagai ASN atau Pejabat Negara (Pasal 3 Ayat (1) huruf c.

Maka dengan adanya pemberian hukum bagi Aparatur Sipil Negara ini, ada beberapa harapan yang ingin dicapai kedepan :

  1. Meningkatnya rasa aman dan kenyamanan ASN dalam bekerja atau dalam melaksanakan tugas dan dan fungsi sebagai ASN yang sesuai dengan Undang – Undang ASN No 5 Tahun 2014.
  2. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang professional, berintegritas, netral, dan bebas dari Intervensi politik, bersih dari praktek KKN serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya.
  3. Dapat memberikan kesempatan bagi ASN yang memiliki permasalahan hukum untuk mendapatkan perlindungan bantuan hukum yang berkeadilan.

Problematika perlindungan hukum bagi ASN pada dasarnya sangat luas, antara lain soal pihak yang akan melakukan pembelaan hukum di sidang pengadilan saat ASN tersebut dihadapkan ke meja hijau atas tuntutan jaksa Penuntut umum.

Aparatur Sipil Negara hanya meminta pembelaan hukum dari advokat karena Undang – Undang Advokat melarang orang perorangan atau pejabat instansi pemrintah menjadi pembela hukum di sidang Pengadilan selain Advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat, Padahal ASN tidak semuanya mampu membayar jasa Advokat sehingga hak – hak hukum tidak dapat terpenuhi. Bahwa Undang – Undang No 5 Tahun 2014 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa bantuan hukum dalam perkara yang berkaiatan dengan pelaksanaan tugas ASN. Bantuan hukum kepegawaian ini merupakan bagian dari hak ASN yang diatur dengan sejumlah mekanisme dan ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.