Subbag Hukum dan KUB Adakan Bimtek Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama


H. A. Bazari Syam saat Memeberikan Arahan dan Membuka Kegiatan Bimtek Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama

Serang (Inmas Banten)-Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada Kanwil Kemenag Provinsi Banten menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan teknis pengurusan dokumen orang asing bidang agama. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kakanwil Kemenag Banten H. A. Bazari Syam, Rabu (28/2). Hadir pada acara tersebut Kasubbag Hukum dan KUB H. Damanhuri, Sekretaris Umum MUI Banten KH Zakaria Safei, para peserta terdiri dari, Kakankemenag Kabupaten Tangerang, H. Nawawi, Kakankemenag Kabupaten Serang H. Abduroup, para Kasubbag TU Kabupaten Kota se- Banten, para Kasi Pakis dan Pembinaan Syariah Kabupaten Kota se-Banten, perwakilan dari Perguruan Tinggi se-Banten, para pembimas, para tokoh Pemuka Agama, pimpinan ormas Keagamaan, Pimpinan lembaga keagamaan dan tamu undangan lainnya.

“Kegiatan ini berdasarkan PMA No 26 tahun 2016 tentang tata cara Pengurusan Dokumen Orang Asing Bidang Agama dan ini merupakan kebijakan dari Kementerian Agama dimana pengurusan dokumen orang asing bidang agama sebelum masuk ke Imigrasi yaitu ada pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yaitu epatnya pada Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri,” demikian dikatakan Kasubbag Hukum dan KUB H. Damanhuri kala menyampaikan laporan kegiatan Bimbingan Teknis Pengurusan Dokumen Orang Asing.

Selanjutnya kegiatan ini berdasarkan hasil koordinasi tingkat nasional para Kasubbag Hukum dan KUB se-Indonesia, kemudian disampaikan bahwa pengurusan dokumen orang asing bidang agama untuk ditingkat Wilayah/Kanwil yaitu pada Subbag Hukum dan KUB walaupun pada subbag Hukum dan KUB ini tidak ada kerjasama luar negeri tetapi Karena diatasnya ada pada Biro Hukum dan KLN maka secara mutatis mutandis dilaksanakan oleh Subbag Hukum dan KUB dan juga atas arahan Kakanwil sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, katanya.
Dalam arahannya Kakanwil Kemenag Banten H. A. Bazari Syam mengatakan ada beberapa persoalan-persoalan mendasar ditengah kehidupan saat ini, kemarin melakukan rapat bersama majelis ulama Indonesia (MUI) dan seluruh kekuatan bersama Kapolda Banten, Kepala BNN, Kepala BIN, Korem 064 MY, menyampaikan persoalan-persoalan kehidupan ditengah-tengah masyarakat, khususnya menganalisis persoalan-persoalan kemasyarakatan, katanya.

Selanjutnya ada dua hal yang disampaikan “Indonesia kali ini berada pada dua persoalan besar pertama karena lahirnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara maka timbul faham-faham radikal yang kemudian melahirkan bentuk-bentuk sifat anarkis dan ini ada pada semua lini kekuatan sosial kemesyarakatan, dan faham tersebut ada di semua ajaran agama yang berkembang di republik ini. Kedua bangsa ini berada dalam darurat narkoba, tidak ada satupun daerah di Indonesia yang bebas dari peredaran narkoba. Dua hal inilah yang bisa dikatakan akibat dari kelalayan semua, kenapa? Karena peredaran narkoba bukan sesuatu yang parsial tapi ia merupakan Unite. Yang menjadi Bandar-bandar narkoba terbesar di Indonesia adalah dipasok dan pastinya dibawa oleh oarang asing yang masuk ke Indonesia. Begitu kuatnya faham-faham terorism dan radikalisem sebagian besar juga adalah karena pengaruh didikan, ajaran dan faham-faham yang dibawa oleh orang-orang asing.

Sejatinya penduduk muslim Indonesia yang dari sejak awal sudah membuat sebuah agrimen dengan tokoh-tokoh agama yang lain bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia Harga mati, Pancasila adalah sebagai bentuk Final. Pastinya muslim-muslim yang secara turun temurun mendapatkan didikan dan ajaran wejangan dari muslim-muslim pribumi secara keseluruhan juga akan sekaligus menjadi muslim yang setia dan mengawal terhadap keutuhan terus dan kelanggengan negera kesatuan republik Indonesia. Begitu juga Agama lainnya, tokoh-tokoh Kristiani, tokoh-tokoh Hindu dan Budha dan Agama-agama yang lain dan tokoh-tokoh katolik yang lain yang sejatinya jika ia memeluk agama yang secara turun temurun diajarkan oleh Funding fathernya di republik ini maka pastinya akan berada pada garda terdepan menjadi benteng Negara kesatuan republik Indonesia.”

Dengan demikian persoalannya suka atau tidak, sedikit atau banyak pasti ada pengaruh dari orang asing itu, siapa orang asing itu? Orang luar yang bukan warga Negara Indonesia dan ini adalah bagian kecil dari persoalan-persoalan yang diakibatkan itu, kedepan ini akan menjadi persoalan sangat besar mempengaruhi seluruh struktur kehidupan masyarakat kalau kita tinggal diam.

Kakanwil meminta Kasubbag Hukum untuk mengumpulkan semua Pejabat Kementerian Agama dan stakeholders mitra Kementerian Agama yang ada sedikitnya itu bersinggungan dengan penempatan dengan tenaga asing di Provinsi Banten secara khusus. Kita tidak alargi terhadap kehadiran orang asing tetapi sebagai institusi yang bertanggungjawab terhadap persoalan keagamaan yang diharapkan melahirkan kenyamanan, ketentraman dalam bingkai Negara kesatuan republik Indonesia. Maka semua Aparatur Kementerian Agama dan semua lembaga-lembaga keagamaan berhak dan wajib hukumnya mengawal bagaimana kehadiran tenaga asing dalam bentuk apapun namanya tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan, pinta kakanwil.

Kakanwil mengahapkan kepada para Bimas Islam dan para Pembimas betul-betul mengawal Program ini, sekali lagi bukan menolak kehadiran orang asing tetapi bagaimana sesuai dengan peran kementerian Agama itu adalah memantau, memonitor, mengawasi, sesuai dengan PMA no 26 tahun 2016 yaitu menjaga dan melindungai dari berbagai hal yang menimbulkan konplik dalam kehidupan sehari-hari salah satunya mengenai keberadaan orang asing, yang pastinya orang asing itu membawa kebiasaan dan budaya yang mungkin saja bertentangan dengan kondisi budaya ditempat dia mengabdi.

“Peran Kementerian Agama terhadap keberadaan orang asing ini adalah semata-mata yang dilakukan bukan memata-matai tapi menginginkan tetap terjaganya ketertiban umum untuk mencegah dampak negative yang mungkin basa timbul karena kehadiran orang-orang asing.”

Karena itu mulai dari sekarang mengambil Langkah-langkah bahwa semua lembaga-lembaga Keagamaan dan juga disondingkan ke UIN, UNTIRTA dan kebeberapa Pondok Pesantren, lembaga-lembaga Agama karena sering ada permintaan rekomendasi untuk menggunakan tenaga asing supaya betul-betul prosedurnya harus ditempuh dengan baik sesuai PMA no 26 tahun 2016. Dengan demikian yang harus dilakukan mulai tahun ini pertama semua menginfentarisir secara resmi dan melaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama seluruh tenaga asing yang digunakan/dipake/dipekerjakan di lembaga-lembaga keagamaan itu. Karena sampai hari ini Kanwil belum memiliki data bes yang jelas berapa banyak tenaga asing yang ada di Provinsi Banten.
Kedua ada beberapa kekeliruan yang sering dilakukan untuk menggunakan tenaga asing Kakanwil meminta tidak boleh ada rekomendasi penempatan orang asing yang ditujukan ke Kakanwil tanpa terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Agama Kabupaten Kota. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota harus mengeluarkan rekomendasi termasuk penempatan orang asing yang berada di UIN dan sebagainya apapun alasannya menjadi tenaga pendidik atau tenaga rohaniawan atau menjadi apapun yang berada dalam lingkup Wilayah Provinsi Banten tenaga kerja asing itu harus terdaftar secara resmi, jelas identitasnya tersimpan di data bes Kementerian Agama.
Ketiga Kanwil Kementerian Agama membuat sistem yang tidak mengganggu system intelejen dan system itu harus bisa masuk kepada seluruh lembaga-lembaga Agama dan keagamaan untuk bisa juga artinya bukan memata-matai tapi untuk mendapatkan laporan perkembangan dan kehadiran tenaga-tenaga asing dalam lembaga itu, tutup Kakanwil. (Uki Marjuki)

Sebelumnya Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Tahun 2018
Selanjutnya Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lilalamin dan Multikultural Pada Siswa SMA dan SMK Kota Tangsel