Sebanyak 80 Operator SIMAK BMN Mengikuti Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk Tahun 2020


Kakanwil Kemenag Banten H. A. Bazari Syam saat Memberikan Arahan pada Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Untuk Tahun 2020

Serang (Subbag Umum) Subbagian Umum pada Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Banten mengadakan kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun 2020 pada Satker di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 80 peserta terdiri dari utusan UIN SMH Banten, STABN Sriwijaya, utusan dari Kanwil Kemenag Banten, Kankemenag Kab/Kota se-Banten dan utusan dari MAN, MTsN dan MIN se-Banten. Kegiatan tersebut di buka oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Banten H. A. Bazari Syam pada Senin (22/10) Malam. Hadir pada acara tersebut Plt. Kasubbag Umum H. Ade Baijuri, para pelaksana pada Subbag Umum dan seluruh peserta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 tahun 2014 tentang perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara dalam pasal 14 menyebutkan bahwa rencana kebutuhan Barang Milik Negara harus disampaikan oleh pengguna barang sebelum bulan Januari tahun anggaran sebelumnya, maka perencanaan kebutuhan barang yang disusun adalah kebutuhan yang akan dilakukan pengadaannya pada 2 (dua) tahun anggaran berikutnya. Konsekuensinya adalah semua Kementerian/Lembaga harus bisa memprediksi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan, yang baru akan diadakan untuk 2 (dua) tahun kedepan. Ilustrasinya sebagai berikut, sebuah Kementerian/Lembaga sebagai pengguna barang harus menyampaikan RKBMN Kementerian/Lembaga kepada pengelola barang yang disampaikan melalui Direktur jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2020 selambat-lambatnya Bulan januari tahun 2019, maka periode penyusunan RKBMN oleh kuasa pengguna barang adalah sebelum tahun 2018 berakhir. Permasalahan yang terjadi, adalah seringkali penyusunan rencana kebutuhan kurang mempertimbangkan aspek perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat, dikhawatirkan saat perencanaan kebutuhan barang tersebut direalisasikan, akan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Demikian disampaikan Solihin kala menyampaikan laporan kegiatan.

Lanjut Solihin adapun tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut yaitu, Pertama terlaksananya program kerja/kegiatan pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten yang tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua terealisasinyaprogram prioritas dan kegiatan pada satuan/satuan organisasi di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten dalam rangka pementapan program kegiatan dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pelaksanaan tugas secara professional serta mampu merumuskan metode dan pendekatan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja yang baik dan akuntabel, Ketiga tersusunnya rencana kebutuhan barang Milik Negara (RKBMN) untuk tahun 2020 pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

Dalam arahannya Kakanwil Kemenag Provinsi Banten H. A. Bazari Syam mengatakan tidak ada keistimewaan didunia ini kecuali tuhan mengutus seorang utusan untuk menjadi rahmat pada semua alam membawa ketenangan dan menebar kedamaian kepada semua orang dan itulah tujuan hidup dan tujuan itu akan tercapai manakala ada pembawa risalah tujuan itu. Kementerian Agama punya tujuan, setiap tahunnya kementerian agama harus berada pada predikat dari hasil pemeriksaan BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), WTP bagi Kementerian agama adalah harga mati, untuk mencapai tujuan WTP itu harus ada pembawa misi, dan pembawa misi itu adalah para operator Simak BMN. Operator ini sebenarnya kalau tuhan mengatakan “wama arsalnaka illa rohmatan lilalamaiin,” maka juga tidak diutus operator kecuali mengurusi BMN dengan baik dan mencapai opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Tidak diutus oleh satker-satkernya kecuali untuk rahmatan lil Kementerian Agama, katanya.

Selanjutnya Kakanwil menegaskan bahwa persoalan disclaimer di semua Kementerian, di semua institusi Negara bukan hanya ditentukan oleh laporan keuangan lembaga itu yang bersifat rupiyah murni tetapi lebih banyak itu terkendala dengan penataan barang infentarisir milik Negara, kenapa demikian? Karena memang BMN adalah merupakan satu kesatuan integral dengan semua persoalan penataan laporan keuangan, tegasnya.

Kakanwil meminta semua barang milik Negara yang sudah ada harus dipelihara dan didata dengan baik, kalau barang tersebut dibuat, dilahirkan dan diadakan secara serampangan tanpa adanya sebuah perencanaan dengan matang. kedepan tidak ada satupun barang milik Negara yang ada tanpa perencanaan, karena itu semua satker harus segera mengajukan rancangan kebutuhannya Juga sebaiknya rancangan kebutuhan BMN ini betul-betul sinergi dan Macing dengan kebutuhannya. karena itulah pentingnya penatakelolaan Barang Milik Negara merupakan keniscayaan yang harus terus kita perjuangkan karena ini semua akan berpengaruh kepada predikat hasil penilaian BPK, semakin baik penilaian BPK maka akan berpengaruh terhadap kinerja Kementeriaan dan juga akan berpengaruh kepada tunjangan kinerja yang sekarang ini mencapai 60% akan menjadi 70%, pintanya. (Uki Marjuki)

Sebelumnya DWP Kemenag Tangsel Adakan Rakor
Selanjutnya Hasil Seleksi Administrasi CPNS Kementerian Agama RI