Profil Reformasi Birokrasi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten


I. Pendahuluan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten sebagai salah satu unit utama dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama tersebut ditegaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan visi misi dan kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan
  2. kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
  3. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang Haji dan Umrah;
  4. Pelayanan, bimbingan dan pembinaan dibidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
  5. Pembinaan kerukunan umat beragama;
  6. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
  7. Pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama.
  8. Pengkoordinasian Perencanaan, pengendalian dan pengawasan dan evaluasi program; dan
  9. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Sebagai suatu organisasi yang menangani permasalahan yang sangat kompleks, Kementerian Agama memerlukan harmonisasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan visi dan misinya. Sebuah langkah fenomenal telah diambil oleh pimpinan Kementerian Agama dengan melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (proses bisnis), dan sumber daya manusia (SDM).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Departemen Agama dimana Program reformasi birokrasi harus sudah dimulai pada tahun 2009 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama Rebuplik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009 Tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama.

Untuk mencapai hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten telah melakukan berbagai pembenahan dan perubahan yang meliputi berbagai program antara Lain :

  1. Penataan Organisasi
  2. Penataan Pegawai
  3. Proses Bisnis:
  4. Analisis dan Evaluasi Jabatan
  5. Standar Operasional Operasi
  6. Analisis Beban Kerja
  7. Sumber Daya Manusia
  8. Pengembangan Assesment Center
  9. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berbasis Kompetensi
  10. Penyusunan Pola Mutasi dan
  11. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
  12. Indikator Kinerja Utama
  13. Komunikasi Publik
  14. Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan perubahan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan baik program percepatan reformasi pada tingkat mikro maupun makro yang tertuang dalam tahapan pencapaian quick wins yang menjadi program unggulan reformasi birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

II. Program Percepatan (quick wins)

Penetapan program percepatan(quick wins) merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik. Hal tersebut sangat disadari oleh Kementerian Agama dengan berupaya peningkatan pelayanan dengan dikeluarkannya KMA Nomor 118 Tahun 2010 tentang program percepatan melalui penyelenggaraan layanan unggulan di Lingkungan Kementerian Agama, sehingga diharapkan perbaikan pelayanan yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum.

Sebagaimana tercantum dalam KMA Nomor 118 Tahun 2010 bahwa maksud dari layanan unggulan tersebut untuk mewujudkan layanan yang berkualitas dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang memerlukannya dengan cara lebih baik, cepat, mudah, baru dan murah (better, faster, easier, newer, and cheaper) sedangkan tujuannya membangun kepercayaan masyarakat dalam waktu singkat terhadap citra Kementerian Agama.

Jenis layanan unggulan dalam program percepatan merupakan layanan yang dipilih dari sejumlah layanan utama kementerian Agama yaitu :

  1. Pendaftaran Haji,
  2. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
  3. Pencatatan Nikah,
  4. Sertifikasi Guru dan Dosen dan Pemberian Beasiswa.

Hasil yang ingin dicapai melalui program ini adalah :

  1. Meningkatnya transparansi dengan memotong jalur birokrasi yang tidak perlu, melalui ketersediaan Standar Operaional Proedur (SOP) yang baku, jelas, dan didokumentasikan;
  2. Meningkatnya kualitas pelayanan yang lebih sederhana, singkat dan efisien;
  3. Meningkatnya perlindungan bagi masyarakat pengguna pelayanan, dengan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur dan alur pelayanan, jangka waktu, persyaratan, dan biaya yang diperlukan;
  4. Meningkatnya profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan;
  5. Menurunnya praktik KKN dalam pemberian pelayanan.

III. Penutup

Reformasi birokrasi telah membawa banyak perubahan terutama dalam peningkatan disiplin pegawai dan kinerja pegawai, alur dan mekanisme kerja menjadi lebih jelas dan terarah, pencapaian target kinerja yang lebih cepat dan jelas yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan baik yang bersifat substansial maupun prosedural. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten hingga saat ini terus melakukan berbagai pembenahan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja masing-masing unit kerja baik peningkatan kualitas kinerja maupun tingkat disiplin pegawai yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.