Selasa, 3 September 2013 –
Subbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama adakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama

Serang (Inmas Kanwil), Bertempat di Hotel Mahadria Kota serang Kantor Wilayah kementerian Agama Provinsi Benten melalui Sub Bagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama mengadakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama, sosialisasi ini meliputi Bidang Perkawinan, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Agama dan keagamaan, Bidang Produk Halal, Bidang Wakaf, Pendirian Rumah Ibadah dan Penyiaran Agama.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten H. Iding Mujtahidin, Turut Hadir Pula Kasubbagian Hukum dan Kerukunan Umat Beragama H. Damanhuri dan Para staf pelaksana pada Subbagian Hukum dan KUB.

Dalam laporannya Ketua Panitia Iwan muriawan mengatakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama Tahun anggaran 2013 dilaksanakan sebagai Forum silaturahmi, adapun maksud dan tujuannya kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang regulasi di bidang keagamaan dan menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bidang kehidupan beragama, adapun tema kegiatan ini adalah, “tertib Hukum dan taat aturan dalam kehidupan beragama”, Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2013 dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai pada hari Rabu s/d Jum’at tanggal 28 – 30 Agustus 2013 dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang peserta terdiri dari :

  1. Perwakilan Bidang dan Subbag dilingkungan Kanwil Kemenag Prov. Banten,
  2. Perwakilan Kemenag Kab/kota se-Provinsi Banten (Kasi Bimas Islam, Kepala KUA/PPAIW dan Penyuluh Agama Islam,
  3. Perwakilan FSPP Prov. Banten,
  4. Perwakilan FSPP Kab/Kota se-Prov. Banten.

Diakhir sambutannya beliau mengatakan dengan segala kerendahan hati mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten untuk memberikan Arahan sekaligus membuka acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kehidupan Beragama Tahun Anggaran 2013 secara resmi.

Pada kesempatan yang sama Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, H. Iding Mujtahidin dalam sambutannya mengatakan saya ingin menyampaikan beberapa hal, Walaupun ini tidak ada kaitannya dengan tema tapi sangat penting sekali untuk disampaikan, Penyelengaraan Haji tahun ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya dan juga ada prinsip-prinsip yang belum dan harus di jalankan oleh Jamaah, Penyelenggaraan Haji Tahun 2013 dimana jumlah kuota di kurangi sampai 20% dan untuk Pemberangkatan Jemaah Haji semula di berangkatkan dari Bandara Soekarno Hatta Cengkareng kini pindah melalui Bandara Halim Perdana Kusuma dan di Bandara ini jemaah haji begitu turun dari bus langsung menuju pesawat, karena semua kelengkapan administrasi sudah diselesaikan di Asrama Haji Pondok Gede. Jemaah Haji kita sekarang ini baru bisa memahami Rukun dan Wajib haji belum sampai kepada hikmahnya, sehingga kualitas Jemaah haji kita baru mencapai Fiqhiyah (kuantitas = Makbul) oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana filosofinya atau Kualitasnya menjadi Mabrur, dan tahun ini ada indikasi Virus Korona yang sangat mematikan yang sampai saat ini belum ada obatnya, penyakit ini menular melalui Bersin, bicara berdekatan dan pilek, ujarnya.

Kemudian Peraturan tentang perkawinan sudah jelas dasar hukumnya (1). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (2). Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (3). Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah. Akan tetapi dalam tataran pelaksanaan di lapangan masih ada kendala dimana kesadaran masyarakat masih rendah dan ada anggapan biaya Nikah itu mahal dan juga prosesnya rumit, padahal yang sebenarnya biaya nikah itu murah dan prosesnya mudah.

Selanjutnya Kementerian Agama mengelola pendidikan menjadi 3 Level yaitu :

  1. Pendidikan Agama, pendidikan Agama yang dimaksud di sini adalah pendidikan SD, SMP, SMA yang tergabung dalam MGMP
  2. Pendidikan Keagamaan Baik di Islam maupun Non muslim, Kategori Pendidikan Agama Islam yang selama ini di kelola oleh Bidang Pakis yaitu Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, Program Ula dan Usto, Program Paket A, B dan C, kemudian pendidikan Keagamaan Non Muslim meliputi Pendidikan Keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu, pendidikan ini di sebut pendidikan nonformal dan informal
  3. Pendidikan Madrasah, Pendidikan ini meliputi Pendidikan RA, MI, MTs dan MA, Pendidikan ini yang di maksud pendidikan Formal.

Juga masalah Wakaf, kelemahan didalam Wakaf yaitu : Administrasi Wakaf, Wakaf alih fungsi, gugatan ahli waris dan pemberdayaan wakaf yang belum maksimal.

Dengan adanya Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, maka objek wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak berupa tanah, melinkan juga benda bergerak lainya seperti uang, emas, buku-buku, sertifikat, deposito, saham dan lain-lain.

Untuk itu perlu dibuat, dilakukan prisip-prinsip pengelolaan dan pengadministrasian Wakaf sbb :

  1. Negara ikut berperan dengan mengaturnya melalui peraturan perundang-undangan,
  2. Wakaf harus ikut mengontrol para nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf serta pemanfaatan hasilnya,
  3. BWI harus melakukan pembinaan, pengawasan, Masyarakat setempat perlu dilibatkan untuk ikut mengawasi dan mengontrol pengekokaan dan pengembangan harta benda wakaf,
  4. Nazir mampu mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif serta memanfaatkan hasilnya dengan menggunakan manajemen yang baik,
  5. dan untuk Kepala KUA harus memberi informasi yang tepat dan benar serta sesering mungkin memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada para pengelola wakaf dan nadzir-nadzir di wilayahnya.

Pendirian Rumah Ibadah PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 9 TAHUN 2006 NOMOR : 8 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH DALAM MEMELIHARA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, PEMBERDAYAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA, DAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH

Kalau saja PBM ini dipedomani oleh semua pemeluk Agama maka salah satu benih-benih konflik yang mengatasnamakan Agama bisa dikurangi, karena salah satu pemicu konflik adalah persoalan pendirian rumah ibadah. Persoalan-persoalan yang terjadi saat ini diantaranya : (1) Pendirian Rumah Ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) Penggunaan rumah tempat tinggal atau rumah toko (ruko) menjadi tempat peribadatan.kemudian mengenai Produk Halal, Produk Halal ini masih ada misteri sebab masih ada barang-barang dari luar negeri yang masuk ke indonesia yang di kemas sedemikian rupa dan bagus tetapi ada zat-zat yang di haramkan karena sifat dan zatnya tidak kelihatan sehingga di konsumsi oleh kita.

Kesemuanya ini akan berjalan dengan baik apabila ada sosialisasi kepada masyarakat sesuai dengan konteks dari pada undang-undang yang berlaku, kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan memberikan contoh-contoh yang baik, dan juga memberikan Advokasi atau memberikan bantuan Hukum kepada masyarakat, yang pada akhirnya tercipta rasa keadilan pada masyarakat tutup Kakanwil. (Uki)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.124455 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 384651
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.